komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara sebagai lembaga legislatif yang melekat dengan fungsi pengawasan tetap konsisten memantau kinerja pemerintah provinsi. Ini demi memastikan program sekaligus kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan.
Fungsi ini menjadi krusial agar masyarakat Sulut tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu pada Senin (2/1/2023) di Manado. Ketua DPD Partai NasDem Minahasa itu menyatakan ada beberapa aspek pengawasan yang menjadi perhatian DPRD.
“Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPRD memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum dan kinerja aparatur pemerintah,” papar Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulut itu.
Braien menegaskan, DPRD juga memperhatikan berbagai permasalahan, baik dari kinerja Pemerintah, maupun berbagai masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Braien pun mendorong agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Di antaranya persoalan bibit dan pupuk, Pembangunan Infrastruktur, kasus kekerasan dan pelecehan seksual, perlindungan WNI, persoalan obat sirup untuk anak, melonjaknya harga bahan pokok dan penanganan bencana alam. (*)