komunikaSulut.com – Politik identitas dalam literatur ilmu politik sebetulnya merupakan alat perjuangan untuk memobilisasi komunitas yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan lahirnya sebuah keputusan politik atau kebijakan publik yang berpihak pada komunitas tertentu.
Namun belakangan, politik identitas kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingannya sendiri. Hal itu dikatakan dosen ilmu politik Ferry Daud Liando ketika memberikan materi tentang Pengaruh Politik Identitas pada Pemilu di Kantor Bawaslu Sulut, Jumat (6/52022) yang oleh selenggarakan oleh GAMKI Sulut.
Bagi Liando, politik identitas sebetulnya telah menjadi fenomena tetapi tidak hangat dipersoalkan karena motifnya tentang perjuangan kemanusiaan seperti perjuangan kaum perempuan, perjuangan kaum buruh dan perjuangan kelompok etnik/agama tertentu dalam perjuangan pembentukan daerah otonom baru serta pembentukan sejumlah partai politik berbasis keagamaan. Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut politik identitas
“Awalnya politik identitas merupakan alat perjuangan politik untuk membela kepentingan kelompok akibat penindasan dan ketidakadilan. Besaran UMP yang setiap tahun naik tidak terlepas dari perjuangan para serikat buruh seperti SBSI dan organisasi lain. Kebijakan affirmative action 30% jumlah perempuan di DPRD, Parpol dan penyelenggara pemilu tidak lepas dari perjuangan para aktivis perempuan. Berdirinya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan perjuangan etnik Tountemboan,” jelasnya
Lanjut Dosen Kepemiluan itu, politik identitas kini mulai berubah drastis bahkan kian menakutkan. Menyatukan yang serupa, dan memisahkan yang berbeda. Kita adalah kita dan mereka adalah mereka dan kita berbeda. Mereka bukan yang lebih baik dari kita. Politik identitas seakan menjadi senjata untuk memainkan sentimen agama, etnis, ras, jender untuk menggolkan agenda-agenda politik.
Politik identitas menjadi salah satu strategi kelompok-kelompok politik dalam memenangi kompetisi. “Modusnya adalah menyadarkan kelompok tertentu seolah-olah kelompok itu telah tertindas dan diperlakukan secara tidak adil. Tema-tema kebencian makin menggelorakan semangat kelompoknya untuk bersatu dan melawan,” ujarnya.
Alhasil, sikap politik pemilih akhirnya tidak lagi memilih berdasarkan kualitas calon melainkan dipengaruhi oleh kesamaan indentitas calon dengan pemilih itu. Keputusan memilih bukan karena atas dasar kesenangan pada calon yang dipilih tetapi karena calon yang lain berbeda identitas dengannya. Tentu ini menjadi berbahaya bagi demokrasi elektoral ke depan.
Dua cara yang bisa dilakukan untuk mencegah politik identitas menurut Liando adalah membatasi jumlah parpol peserta pemilu dan mengurangi atau menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Jumlah parpol yang terlalu banyak menyebabkan ada parpol yang membuat Branding bernuansa identitas SARA untuk memobilisasi pendukung dan memusuhi yang lain berdasarkan perbedaan SARA. Kemudian tingginya syarat ambang batas pencalonan presiden menyebabkan terjadinya 2 polarisasi dukungan.
Selain Liando, pembicara lain adalah Dr Herwyn Malonda, Anggota Bawaslu RI. Turut Hadir dalam kegiatan seminar adalah Ketua Bawaslu Sulut Kenly Poluan dan Ewin Umbola serta Ketua Gamki Sulut Yowanda Yonggara dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Sulut.
Oleh: Yaya Piri
