komunikasulut.com – Penganggaran dan pelaksanaan Pokok Pikiran (Pokir) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menjadi acuan dari banyak instansi Legislatif. Salah satunya dari DPRD Gorontalo.
Rombongan DPRD Gorontalo diterima Louis Schramm selaku Legislator Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Manado.
“Salah satu pertanyaan utama dari Komisi III DPRD Gorontalo adalah mengenai mekanisme pelaksanaan pokir di Sulawesi Utara. Ia menegaskan sistem pengelolaan pokir telah mengikuti aturan yang ketat dan transparan,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut tersebut.
“Mereka bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan pokir di Sulawesi Utara. Kami jelaskan pokir anggota dewan tidak pernah masuk ke satuan tiga, dan seluruh proses penginputan dilakukan melalui SIPD,” tambahnya.
Ia memastikan anggota dewan tidak terlibat dalam pengerjaan teknis pokir. “Sehingga alur kerja tetap terjaga sesuai regulasi,” lanjut Schramm.
Penganggaran Pokir di DPRD Sulut diketahui memiliki kesamaan dengan DPRD Gorontalo. Ini yang menjadi alasan mereka datang berkonsultasi, untuk menghadapi permasalahan serupa di provinsi berjulukan Serambi Madinah tersebut.
“Prinsipnya hampir sama dengan di Gorontalo, hanya ada sedikit perbedaan. Perbedaan utama terletak pada skala anggaran. Provinsi Sulawesi Utara memiliki APBD sekitar Rp3 triliun lebih, sedangkan Gorontalo hanya sekitar Rp1,8 triliun pada tahun terakhir 2026. Namun demikian, pola dan prinsip penyusunan pokir di kedua provinsi relatif serupa,” lugas Espin Tulie selaku Ketua Komisi III DPRD Gorontalo.
“Yang menarik di Sulut, mereka tidak sampai ke satuan tiga. Siapa pun yang bekerja tetap diketahui bahwa aspirasi itu berasal dari anggota DPRD. Jadi itu yang sedikit membedakan,” ujarnya.
Espin juga menilai adanya kekompakan dan harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah Provinsi Sulut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas anggaran.
“Mereka sempat mengalami pengurangan anggaran, tapi karena ada harmonisasi dan kekompakan antara DPRD dan pemerintah provinsi, anggaran yang sempat dipotong itu dikembalikan lagi. Kami berharap hal seperti ini juga bisa terjadi di Provinsi Gorontalo,” tutupnya. (*)
(*)
