komunikasulut.com – Kepemimpinan inovatif dan berorientasi solusi kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, resmi dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang The Change Maker Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Seven Media Asia.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Platinum Jimbaran Beach pada Jumat (17/4/2026).
Ajang ini dihadiri oleh para penerima penghargaan yang merupakan pemimpin -pemimpin terbaik dari berbagai sektor strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Para undangan tersebut telah melalui proses penilaian yang komprehensif, mencakup rekam jejak kepemimpinan, capaian kinerja, hingga kontnbusi nyata dalam mendorong perubahan dan inovasi di bidang masing – masing.
The Change Maker Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang dinilai berhasil menciptakan terobosan dan percepatan pembangunan, meliputi unsur Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota), Legislatif (DPR RI. DPD RI, DPRD), Kementerian/Lembaga, sektor swasta, Kejaksaan Negeri, pendidik, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
Seluruh penerima penghargaan dinilai berdasarkan kemampuan kepemimpinan dalam menghadirkan perubahan yang berdampak nyata, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam ajang tersebut, Ramdhani berhasil meraih penghargaan pada kategori
“Architect of Border Citzenship Soluons”, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilannya menciptakan solusi strategis dalam penanganan status kewarganegaraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di kawasan Sangihe-Talaud.
Ia dinilai mampu menghadirkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek hukum dan kedaulatan negara, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan bagi masyarakat di garda terdepan Nusantara.
Sejumlah capaian strategis menjadi dasar pertimbangan penghargaan ini, antara lain keberhasilan dalam memberikan kepastian hukum bagi warga perbatasan yang tergolong Persons of the Filipino Descents (PFDs) yang sebelumnya menghadapi persoalan administratif (undocumented/stateless), modernisasi sistem pengawasan keimigrasian yang adaptif dan humanis, penguatan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta inovasi digital dalam layanan keimigrasian yang memperluas akses hingga ke wilayah kepulauan terpencil.
Pihak Seven Media Asia menempatkan Ramdhani sebagai salah satu tokoh kunci dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan pendekatan kemanusiaan. Peran tersebut dinilai strategis dalam memastikan negara hadir secara nyata bagi masyarakat yang berada di wilayah terluar Indonesia.
Penghargaan diserahkan langsung oleh CEO Seven Media Asia, Hendy Hermawan.
Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Ramdhani menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Kami terus berupaya menghadirkan pendekatan yang adaptif dan solutif dalam menjembatani kebijakan dengan realitas sosial. Negara harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang prima, melindungi, dan humanis sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” ungkap Ramdhani.
la juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajaran, atas dukungan dan motivasi yang terus diberikan dalam mendorong inovasi, menjaga integritas, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, penghargaan ini turut dipersembahkan bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi serta bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan kepada Seven Media Asia atas penyelenggaraan ajang penghargaan yang tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga pengingat moral bagi seluruh penerima untuk terus menjaga amanah dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi layanan keimigrasian di wilayah perbatasan bukan sekadar program administratif, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam memperkuat kedaulatan, menghadirkan keadilan, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, hingga ke titik terluar Indonesia. (*)
