KOMUNIKASULUT.COM – Sudah setahun lebih semenjak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi pada 9 Maret 2020 silam. Setiap harinya masyarakat mendapatkan informasi atau pemberitaan mengenai pandemi ini yang dimuat hampir di setiap halaman utama di media cetak maupun elektronik.
BPC GMKI Airmadidi menyadari perannya sebagai organisasi “Gemeinschaft” yang dituntut peka dengan dinamika sosial pada tiga medan pelayanannya yaitu Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyarakat kemudian melaksanakan diskusi, membahas isu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan saat ini.
Adapun berikut ini adalah pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dalam diskusi GMKI Airmadidi:
Jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 hingga saat ini masih cenderung menunjukkan peningkatan. Dari berbagai strategi dan kebijakan yang diputuskan pemerintah, vaksinasi sebagai langkah prefentif menjadi tumpuan harapan untuk menangani permasalahan ini.
Pemerintah pusat menargetkan 208,2 juta masyarakat Indonesia untuk divaksin demi mencapai standar terciptanya herd immunity atau kekebalan terhadap virus. Pada bulan Juli 2021, tercatat bahwa total jumlah vaksin yang sudah diterima Indonesia sebanyak 137,6 juta dosis. Jumlah tersebut masih kurang dari setengah apabila diasumsikan setiap orang dari target jumlah vaksinasi mendapatkan 2 dosis vaksin. Melalui riset yang dilakukan Ipsos, diketahui bahwa masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan penduduk yang sangat bersedia dan menantikan pemberian vaksin Covid-19, dengan persentase antusiasme sebesar 80%.
Minahasa Utara masuk dalam kategori zona beresiko sedang (PemProv Sulut, 1 Agustus 2021). Berdasarkan data terbaru yang bisa diperoleh, yaitu 22 Juni 2021, tingkat vaksinasi di Minahasa Utara masih jauh dari yang ditargetkan, dimana baru 8.367 orang yang sudah divaksin dari total 151.147 orang sasaran vaksinasi.
Dari data tersebut, bisa dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan, belum siap untuk melaksakan program vaksinasi secara optimal. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat menyampaikan bahwa mereka seharusnya sudah divaksinasi tahap II, namun belum divaksinasi karena petugas mengatakan vaksinnya belum tersedia.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka sudah siap divaksin namun belum bisa divaksin karena belum masuk dalam kuota sasaran yang ditetapkan. Ada juga didapatkan masyarakat yang enggan divaksin karena stigma negatif tentang dampak vaksin yang beredar luas di media sosial. Selain permasalahan terkait ketersediaan vaksin dan respon masyarakat terhadap vaksin, SDM dalam hal ini tenaga vaksinator juga masih kurang jumlahnya untuk melakukan vaksinasi secara progresif.
Menanggapi permasalahan tersebut, Nanda Tanod selaku ketua BPC GMKI Airmadidi menyampaikan bahwa diperlukan strategi yang matang dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang mampu memetakan masalah secara holistik yang kemudian merumuskan alternatif program dan kebijakan yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi pandemi di Minut, tidak hanya pemikiran-pemikiran taktis yang hanya akan melahirkan program dan kebijakan prematur.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk lebih total dan progresif untuk menangani pandemi Covid-19. Kami pikir, pemerintah harus bisa melihat Gereja, Mesjid dan lembaga keumatan sebagai mitra strategis yang bisa bekerja sama secara sistematis dan massive dengan pemerintah, baik dalam hal edukasi terkait pengetahuan dan sikap masyarakat terkait Covid-19 maupun dalam tataran implementasi atau pelaksanaan program vaksinasi,” tutur Nanda.
BPC GMKI Airmadidi juga mengusulkan pemerintah untuk menjalin kerja sama seperti pembentunkan crisis center atau posko darurat di tiap-tiap Gereja dan Mesjid.
“Ini tentu akan melibatkan pemuda-pemudi Gereja dan Mesjid yang dilatih, dikomandoi dan dikontrol oleh pemerintah dan secara terpadu menyediakan layanan informasi, layanan vaksinasi, layanan penghimpunan serta penyaluran bantuan, juga layanan-layanan lain yang memungkinkan disediakan dalam skala lebih kecil dari pada Puskesmas yang harus dibebani dengan masyarakat dalam satu kecamatan sehingga upaya-upaya prefentif dan antisipatif dari pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Ketua BPC GMKI Airmadidi itu.
Oleh: Yaya Piri
