Oleh: Yeremia Turangan (Alumni Sosiologi Fisip Unsrat)
KESEHATAN mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat, namun sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan kesehatan fisik.
Padahal, gangguan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat berdampak serius pada produktivitas, hubungan sosial, serta kualitas hidup seseorang.
Pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menangani isu ini, seperti menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, meningkatkan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental, serta mengurangi stigma terhadap penderita gangguan mental.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan mental mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara fisik dan psikologis.
Membangun masyarakat yang sehat bukan hanya soal mencegah penyakit fisik, tetapi juga memastikan kesejahteraan mental setiap individu. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap kesehatan mental bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat peran tenaga profesional di bidang kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater, dengan meningkatkan jumlah serta distribusi mereka di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.
Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi kesulitan mengakses layanan kesehatan mental karena keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas.
Dengan adanya dukungan yang lebih baik, masyarakat bisa mendapatkan pertolongan yang tepat sebelum kondisi mereka memburuk.
Tidak hanya itu, kampanye kesadaran kesehatan mental juga harus diperluas, baik melalui pendidikan di sekolah maupun sosialisasi di tempat kerja dan komunitas. Banyak orang masih menganggap gangguan mental sebagai sesuatu yang tabu, sehingga mereka enggan mencari bantuan.
Dengan edukasi yang lebih luas, stigma terhadap kesehatan mental dapat dikurangi, dan masyarakat lebih terbuka dalam mendukung individu yang mengalami gangguan mental.
Pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mental masyarakat, demi menciptakan bangsa yang lebih sehat secara menyeluruh.
Dari perspektif sosiologi, kesehatan mental tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, ekonomi, budaya, dan interaksi sosial.
Teori struktural fungsionalisme, misalnya, menekankan bahwa kesehatan mental berperan dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika banyak individu mengalami gangguan mental, stabilitas masyarakat dapat terganggu karena menurunnya produktivitas kerja, meningkatnya angka kejahatan, serta melemahnya hubungan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan sistem sosial yang mendukung kesehatan mental masyarakat, seperti kebijakan ketenagakerjaan yang tidak eksploitatif, lingkungan kerja yang sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai.
Kita lihat dari teori konflik kesehatan mental sebagai dampak dari ketimpangan sosial. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi sosial sering kali menjadi faktor utama yang memperburuk kesehatan mental kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan minoritas.
Dalam konteks ini, kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural yang menyebabkan tekanan hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi akar masalah ketidakadilan sosial dengan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
Seperti bantuan ekonomi, akses pendidikan yang merata, serta penghapusan stigma terhadap kelompok tertentu agar kesehatan mental masyarakat dapat terjaga dengan lebih baik.
