komunikasulut.com – Gejolak harga bahan pokok menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kotamobagu. Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib Sp.M, menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berhenti pada rapat dan koordinasi, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan daya beli masyarakat.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, Selasa (17/11/2026).
Weny mengatakan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik. Menurutnya, kenaikan harga yang tidak diantisipasi sejak dini berpotensi menggerus daya beli masyarakat, membebani ekonomi rumah tangga, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia pun meminta TPID tidak bersikap pasif menghadapi dinamika pasar. Pengawasan harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi bahan pokok harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Ia menekankan, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar setiap potensi gejolak harga dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“TPID harus lebih responsif terhadap perkembangan di lapangan, khususnya pergerakan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kita harus mampu melakukan langkah antisipasi secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” tegas Weny.
Ia juga mendorong seluruh anggota TPID turun langsung melakukan pemantauan pasar. Ditegaskannya bahwa kebijakan pengendalian inflasi harus berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
Top eksekutif Pemkot Kotamobagu ini berharap, HLM TPID 2026 tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan segera diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata oleh perangkat daerah maupun instansi terkait.
Tak hanya menyoroti pengendalian inflasi, Weny turut memberikan perhatian terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Ia menilai transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun, digitalisasi menurutnya tidak boleh sebatas mengejar peningkatan penggunaan sistem dan transaksi elektronik. Lebih dari itu, setiap program harus benar-benar berjalan optimal, mudah diakses, aman, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Weny juga menekankan pentingnya membangun ekosistem transaksi digital yang terintegrasi agar kemudahan layanan publik dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menutup sambutannya, Weny mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi Kotamobagu.
Pesannya jelas, pengendalian inflasi membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar koordinasi. Sebab, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga pada akhirnya diukur dari kemampuan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan pasokan yang tetap tersedia.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, para asisten, serta pimpinan OPD.
Peliput : Vicky Tegela






