komunikasulut.com – Anggaran pendidikan dan kesejahteraan dari para Guru di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan.
Hal itu datang dari sejumlah legislator DPRD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Dinas Pendidikan setempat, Senin (19/10/2026).
Legislator Vionita Kuera menyoroti mekanisme pembagian anggaran pendidikan yang dinilai belum mempertimbangkan kondisi geografis.
Menurut Dia, pengalokasian tidak boleh hanya berdasarkan jumlah sekolah atau siswa. Karena wilayah kepulauan punya biaya berbeda untuk transportasi antar pulau, waktu tempuh dan aksi yang sulit.
“Sekolah di Tagulandang butuh biaya kapal, untuk dikunjungi belum tentu dalam sehari sampai. Wilayah Manado atau daerah daratan satu hari bisa dikunjungi beberapa sekolah. Realitas ini tidak boleh diabaikan,” ujar legislator dari Fraksi Golkar ini.
Terkait alokasi anggaran, untuk program pendidikan Dia menegaskan penempatan harus berbasis kebutuhan, domisili dan kondisi geografis.
“Jangan pisahkan guru dari keluarganya antar pulau. Itu akan berdampak pada kualitas pengajaran,” tambah Dia.
Kesempatan itu pula dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat dibahas juga sejumlah hal terkait pendidikan terlebih soal transparansi alokasi anggaran dan penyelesaian masalah nyata di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Jahja Rondonuwu menjelaskan kendala sistematik guru yang diangkat sebagai tenaga administrasi di sekolah lalu diminta kembali mengajar tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Akibatnya, jam mengajar tidak terekam, sertifikasi terhambat dan tunjangan profesi tidak cair. Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Pendidikan hingga triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75 persen atau senilai Rp 696 Miliar dari pagu Rp 1,058 Triliun.
“Program yang masih berjalan mencakup beasiswa Rp 2 Miliar, pelatihan magang ke Jepang Rp 1,3 Miliar, bimbingan masuk sekolah di kedinasan Rp 300 Juta, latihan guru Rp 200 Juta serta rehabilitas toilet sekolah yang sedang dalam proses,” ujar Kadis Pendidikan.
RDP itu dihadiri sejumlah legislator diantaranya Cindy Wurangian, Louis Schramm, Julieta Runtuwene ,Muslimah Mongilong dan Irene Pinontoan. (*)
