KOMUNIKASULUT.COM – Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini mengalami penurunan. Bahkan ditengah pandemik Covid-19, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) berhasil menekan angka kemiskinan di Tanah Bumi Nyiur Melambai. Hal tersebut terbukti dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada 15 Juli 2021 terkait kondisi ekonomi di Provinsi Sulut.
Diketahui, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 7,77 persen, turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78 persen dan naik 0,16 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,62 persen. Bahkan pada Maret 2021, persentase penduduk miskin di Sulut masih menjadi yang paling rendah dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi. Persentase penduduk miskin Sulut juga masih lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin nasional,” ungkap Kepala BPS Sulut Asim Saputra, dalam keterangan resminya.
Saputra juga mengatakan bahwa, pada Maret 2021, terjadi penurunan persentase penduduk pada kategori miskin dibanding September 2020. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah perdesaan di Sulut. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jika indeks kedalaman kemiskinan meningkat, menunjukkan ada indikasi bahwa rata-rata kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.
Bahkan Saputra juga merekomendasikan agar tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Maret 2021, tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan sementara di daerah perkotaan mengalami penurunan. “Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan usaha lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dibanding perkotaan. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin. Jika indeks keparahan kemiskinan meningkat, menunjukkan adanya indikasi bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin besar,” imbuhnya.
Berdasarkan angka Gini Ratio, tingkat ketimpangan Sulut, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang berada dalam rentang 0,3 sampai dengan 0,5. “Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga mengatakan bahwa, upaya menekan angka kemiskinan menjadi prioritas yang dilakukan Pemprov Sulut. “Dengan adanya rilis BPS ini membuktikan bahwa upaya dan program yang kita lakukan sudah sangat baik. Namun saya juga meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak berpuasa diri. Karena masih ada catatan dan rekomendasi yang dikeluarkan BPS terkait angka kemiskinan di desa. Kita akan terus konsen dalam menekan angka kemiskinan di daerah,” ungkapnya.
Bahkan Kandouw juga mengatakan bahwa, Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat ini menggandeng 15 kepala daerah agar menekan angka kemiskinan di setiap daerah. “Sinergitas yang saat ini terbangun harus tetap kita jaga. Karena peran kepala daerah sangat penting untuk menekan angka kemiskinan dimasing-masing kabupaten hingga kota. Apalagi di masa pandemik Covid-19 seperti saat ini, angka kemiskinan Sulut menurun. Ini tentu adalah prestasi Sulut. Dimana provinsi lain angka kemiskinan naik, di Sulut menjadi turun. Tren ini harus kita jaga agar angka kemiskinan bisa terus ditekan secara maksimal,” kuncinya. (*)
