komunikasulut.com – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Billy Lombok mengungkap 10 orang tenaga harian lepas berupa guru honorer SMA dan admin di lingkup Disdik Sulut belum menerima gaji mereka dalam 5 bulan terakhir. Billy meminta Disdik Sulut untuk menunaikan kewajibannya.
“Yang terkena masalah ini banyak, kalau disebut berapa orang di atas 10 orang yang memberikan informasi (honorer belum terima gaji 5 bulan),” ujar Billy kepada awak media, Selasa (21/6/2022).
Billy mengatakan laporan 10 orang THL yang belum menerima gaji itu tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan merata di lingkungan Pemprov Sulut. “Ini terjadi bukan hanya di daerah pemilihan Minsel tapi hampir merata, walaupun solusinya beda-beda waktu pencairan masing-masing Kabupaten kota,” kata Billy.
Billy bercerita, belum lama ini ia didatangi beberapa guru honorer karena masalah molornya pembayaran gaji. Mereka mengaku sudah 4 sampai 5 bulan mereka belum terima gaji. “Kurang lebih ada 4 sampai 5 bulan (honor tidak dibayar),” sambungnya.
Berdasarkan laporan tersebut, Billy mendesak Disdik segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena mereka punya beban kerja yang padat, sehingga kesejahteraan mereka perlu diperhatikan. “Bagaimana mungkin seseorang yang telah bekerja tapi tidak menyelesaikan pembayaran,” ujarnya.
Seharusnya masalah seperti ini menjadi perhatian serius. Disdik kata Billy seharusnya tidak beralasan soal pembayaran gaji mereka, karena anggaran gaji atau honor sudah dianggarkan.
“Posisi DPRD adalah untuk membelah, kan ini uang ada sudah dianggarkan. Pada saat pembahasan di badan anggaran juga DPRD sudah mengejar, apakah dinas pendidikan ada masalah. Menurut kadis tidak ada,” imbuhnya.
Selanjutnya ia menyoroti tindakan oknum di Disdik yang seolah -olah mengancam sejumlah THL yang mengeluh terkait masalah tersebut. “Kemudian mereka dihadang oknum-oknum tertentu dengan memeriksa handphone,” imbuhnya.
Billy mengatakan tidak sedikit dari mereka yang tinggal jauh dari tempat mereka mengajar. Artinya mereka butuh uang untuk biaya transportasi dan lain-lain.
“Sedangkan waktu belajar mereka tidak berkurang, dan belum lagi ketika misalnya jarak tempuh ke sekolah, kemudian lapangan yang mereka dijangkau. Itu kan sangat berefek pada kesejahteraan mereka,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara.
Dikonfirmasi terpisah Kadisdik Sulut Grace Punuh mengaku terkejut dengan informasi tersebut. Sampai saat ini pihaknya tidak mendapati adanya laporan terkait masalah itu. “Saya kaget, karena justru baru tahu itu dari wakil ketua DPRD Sulut, Billy Lombok. Kalau begitu, nanti pasti kami tindak lanjut,” ujarnya. (*)
