komunikasulut.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkumham Sulut) memiliki kesempatan besar untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di tahun 2022.
Ini sebagaimana dinyatakan Wakil Menteri Kumham RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum, saat melakukan kunjungan kerja di Kanwil Kemenkumham Sulut, Rabu (11/5/2022).
“Sesuai yang dikatakan Pak Kakanwil sebelumnya, dari tahun 2020 dan 2021 baru lima UPT dan Satker yang meraih predikat WBK. Ini baru 20 persen. Artinya, dari 23 UPT dan Satker yang ada di Sulut, masih ada 18 yang harus berlomba-lomba mendapatkan itu,” bebernya.
“Tapi saya yakin seyakin-yakinnya, Kanwil Kemenkumham Sulut mampu meningkatkan kinerja untuk meraih predikat WBK tahun ini. Sekarang kan sudah ada lima, kalau bisa ditambah lagi lima untuk tahun ini. Sehingga totalnya menjadi sepuluh di akhir tahun. Perlahan tapi pasti saja,” lugas Wamenkumham.
Keoptimisannya bukan tanpa dasar. Wamenkumham menilai Kanwil Kemenkumham Sulut memiliki salah satu modal utamanya.
“Tadi saya tanya ke Pak Kakanwil apakah Lapas dan Rutan di Sulut ada over kapasitas. Pak Kakanwil menjawab tidak. Ini inline dengan statistik kriminal kita. Dimana Sulut termasuk provinsi di Indonesia yang tingkat kriminalitasnya kecil dibanding provinsi lain. Saya kira ini suatu modal utama,” ungkap Prof. Edward yang akrab dipanggil Eddy tersebut.
“Dengan melihat statistik kriminal di Sulut, ini salah satu yang terendah di Indonesia. Berbeda dengan provinsi lain yang Lapas dan Rutannya sudah over kapasitas. Kanwil Kemenkumham Sulut bisa membina para narapidana dengan lebih optimal. Terlebih khusus dalam mempersiapkan mereka untuk kembali diterima masyarakat dengan segala kemanfaatannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Wamenkumham memperingati UPT dan Satker yang berpredikat WBK, agar terus menjaga kualitas pelayanannya sesuai gelar yang diamanahkan. “Berhati-hatilah bagi yang sudah dapat predikat WBK. Jangan kemudian terlena dengan predikat itu. Sebaliknya, kalian harus terus meningkatkan kinerja untuk dapat WBBM,” tutur guru besar Universitas Gadjah Madah (UGM) itu.
Arahan tersebut disambut baik jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, UPT, dan mitra kerja yang hadir. Ini sekaligus memotivasi mereka dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan bagi masyarakat Nyiur Melambai.
Diketahui, WBK merupakan bentuk penghargaan kepada UPT dan Satker yang berhasil menerapkan zona integritas, reformasi birokrasi, dan pelayan terbaik kepada masyarakat.
Peliput: Rezky Kumaat
